Sensus Pajak Nasional Cluster Kelurahan Tugu Indramayu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Warga Geram dengan demo blokir pantura

Proyek pelebaran jalan pantura Indramayu yang dimulai dari Desa/Kecamatan Sukra hingga Desa/Kecamatan Lohbener pada 2003 lalu, masih menyisakan persoalan. Pasalnya, jalan yang menjadi jalur utama dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan sebaliknya tersebut, hingga kini warga di lima desa yang dilalui proyek tersebut mengaku belum mendapat ganti rugi sama sekali.

Untuk menuntut kepastian ganti rugi tersebut, ratusan warga di lima desa yang lahannya terkena proyek pelebaran jalan itu, menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Indramayu, Senin (6/2). Datang menggunakan 3 unit kendaraan truk dan puluhan motor, massa yang ingin masuk ke gedung DPRD, dihalau petugas kepolisian. Situasi sempat memanas, ketika keinginan tersebut ditolak.

Kedatangan mereka menuntut para wakil rakyat memperjuangkan nasib mereka yang selama 9 tahun dilupakan. Adapun lima desa tersebut, yakni Desa Langut, Lanjan, Kiajaran Wetan, dan Kiajaran Kulon, yang terletak di Kecamatan Lohbener. Ditambah lagi, Desa Jumbleng yang berada di Kecamatan Losarang.

Salah seorang korlap, Kusbana mengatakan, saat ini masih ada 700 KK yang berada di lima desa ini menunggu dana dari proyek tersebut yang hingga kini hak mereka belum didapatkan. Sedangkan untuk luas lahannya sendiri mencapai 20.300 hektare yang entah ke mana janji pembayarannya.

“Hingga kini kami sama sekali belum menerima pembayaran atas ganti rugi proyek tersebut. Padahal, lahan warga telah menjadi jalan pantura milik negara selebar 40 meter dan panjang tujuh kilometer. Hingga kini, tidak ada kepastian sama sekali, dan hanya janji-janji manis yang diberikan pihak pemerintah maupun DPRD, yang ikut dalam pembebasan tanah pada waktu itu,” tegas Kusbana.

Bahkan, lanjutnya, selama ini warga termakan janji manis dari banyaknya pihak ketiga yang berjanji akan membantu dan merealisasikan pembayaran ganti rugi tersebut. Tetapi semuanya hanyalah bohong belaka. Saat ini, warga sudah tidak percaya lagi, oleh karena itu melakukan unjukrasa. “Sama sekali tidak ada kejelasan. Kami merasa dibodohi,” kata dia.

Kusbana membeberkan, berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat, besarnya ganti rugi lahan yang terkena proyek tersebut mencapai Rp575.000 per meter persegi. Namun, ganti rugi lahan yang terjadi di Blok Bunderan, Desa Kiajaran Wetan yang sebelumnya telah dibayar, ternyata hanya berkisar Rp40.000 dan paling tinggi hanya Rp500.000 per meter persegi.

“Warga yang sudah dibayar pun rupanya masih diminta potongan dan tidak sesuai dengan ganti rugi yang diutarakan pemerintah pusat. Jika ini tidak ada realisasi, kami akan melakukan aksi blokir jalan pantura,” kecamnya.

Anggota Komisi B DPRD Indramayu, Ruslandi, yang menemui pengunjuk rasa menyatakan, akan berusaha membantu. Karenanya, dia mengajak warga untuk mendatangi panitia pembebasan tanah untuk negara (P2TUN) di Jakarta yang dulu menangani kasus tersebut. “Silakan tunjukkan perwakilan warga untuk menemui P2TUN guna memastikan persoalan ini. Dan saya akan mengantarnya hingga selesai,” ajak Ruslandi.

Usulan Ruslandi tersebut, rupanya tidak memuaskan warga, yang kemudian meminta Ruslandi memberi pernyataan tertulis dan mengizinkan warga masuk ke dalam gedung DPRD untuk membahasnya. Namun, keinginan warga tersebut ditolak, lantaran di dalam gedung DPRD tengah ada agenda rapat, sehingga tidak bisa diganggu.

Kontan, warga menolak alasan yang diutarakan Ruslandi, dan terus bertahan di depan gedung DPRD. Karena tidak kunjung diizinkan, selang satu jam, warga membubarkan diri.

 

BLOKIR JALAN PANTURA

Warga yang membubarkan diri menggunakan puluhan sepeda motor dan beberapa unit mobil tersebut, rupanya memenuhi ancamannya. Usai bubar dari gedung DPRD, mereka langsung melakukan aksi blokir pantura. Ketika memasuki jalur pantura Lohbener, puluhan kendaraan motor berjalan dengan zig zag dan menutup jalur dari arah Cirebon menuju Jakarta, dengan kecepatan lambat. Kontan, akibat aksi tersebut, kendaraan yang kala itu tengah ramai, mendadak menjadi macet lantaran aksi puluhan motor warga yang melancarkan demo.

Setibanya di Desa Langut, warga menutup jalan pantura Cirebon-Jakarta dengan puluhan motor. Akibat aksi blokir tersebut, sekitar 2 KM mengalami kemacetan. Bahkan, kendaraan yang nekat melaju di jalur berlawanan Jakarta-Cirebon, juga mengakibatkan tersendatnya laju hingga kemacetan menjadi dua arah.

Bahkan, dalam aksi tersebut, sempat terjadi keributan antara pengunjuk rasa dengan salah satu warga yang ingin berupaya membubarkan aksi blokir pantura. Aparat kepolisian yang semula tidak mengetahui aksi tersebut, kontan dibuat repot.

Sejumlah petugas yang tiba di lokasi pemblokiran pantura yang juga dibantu unsur Muspika Kecamatan Lohbener, berusaha negosiasi dengan warga agar menyudahi aksi blokir pantura tersebut, karena mengganggu akses jalan utama nasional ini.

Aksi yang hanya berlangsung sekitar 15 menit tersebut, cukup membuat perhatian sejumlah warga sekitar dan para pengguna jalan di pantura. Akhirnya, usai negosiasi, massa menyudahi aksi blokir pantura dan jalan kembali normal dengan bantuan petugas lalu lintas.

Koordinator Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Ilyasa, yang turut mengawal aksi warga mengatakan, jika aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga yang sudah memuncak. Pasalnya, di jalan pantura ini ada tanah milik mereka yang hingga kini belum dibayarkan pihak proyek. “Wajar ketika kemarahan warga sampai seperti ini, sebab mereka hingga 9 tahun selalu dibohongi oleh janji-janji manis pemerintah pusat, daerah dan kalangan anggota DPRD yang pernah berjanji akan membantu warga, namun hingga kini tidak ada realisasinya,” ungkap dia.

Adapun tujuan warga melakukan hal ini, sebagai wujud kekecewaan kepada anggota DPRD yang tidak mau menerima aspirasi warga ketika demo tadi. Ancaman warga yang dianggapnya sebuah isapan jempol belaka, rupanya menjadi pemacu warga secara sadar untuk membuktikan bahwa warga sudah kecewa dengan semuanya. Sehingga, melakukan aksi blokir pantura sebagai bukti jika mereka bersungguh-sungguh memperjuangkan haknya.

“Kami dari PPMI 98 hanya mengawal aspirasi warga, dan membantu apa yang diharapkan dalam penyelesaian. Adapun aksi yang dilakukan warga, itu timbul dari kekecewaan mereka. Bisa saja ke depan akan kembali terjadi, jika semuanya hanya bisa diam atas penderitaan warga di lima desa ini,

Aksi Demo Buruh Pertamina Balongan

Ratusan buruh Pertamina Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Serikat Buruh Indonesia (SBI) meminta penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing. Massa kembali berunjukrasa dan mogok kerja di depan gerbang kilang Pertamina Balongan.

Aksi massa sempat ricuh dengan aparat keamanan saat mereka merobohkan pintu pagar kilang, Senin 25 Juni 2012. Bahkan, para pekerja juga melempari batu ke arah petugas yang berjaga-jaga di depan pagar.

Aksi ini dilakukan karena kesal aspirasi mereka tidak dipenuhi pihak Pertamina. Aksi massa ini merupakan aksi yang ketiga kalinya untuk menuntut Pertamina segera menghapus sistem kerja kontrak atauoutsorcing serta menuntut hak kesejahteraan karyawan dan para buruh.

Mereka juga sempat melakukan konvoi di sekitar kilang Pertamina Balongan dengan melakukan orasi dan membacakan tuntutan mereka.

Aksi mogok kerja yang dilakukan para pekerja ini sudah berlangsung seminggu yang lalu dan melakukan audensi dengan pihak Pertamina pusat. Namun, tuntuan mereka tetap saja tidak dipenuhi pihak Pertamina.

Massa akhirnya mereka meluapkan kekesalannya dengan melakukan unjukrasa dan memblokir seluruh akses unit pengisian BBM.

Akibat aksi ini, aktivitas armada tanki yang akan mengisi BBM untuk menyuplai sejumlah SPBU di wilayah Jawa Barat dan sebagian DKI Jakarta terganggu. Hingga kini massa masih tetap bertahan di sekitar pintu gerbang kilang menunggu Pertamina untuk merealisasi aspirasi pekerja.

“Perwakilan buruh sudah ke Jakarta, tetapi pembahasan itu berakhir buntu. Makanya hari ini kami turun ke jalan berunjukrasa sampai tuntutan kami direalisasi,” kata Gojin salah satu orator aksi.

Jalannya aksi buruh ini dijaga ketat oleh ratusan polisi gabungan yakni Polres Indramayu, Dalmas Polres Cirebon Kota, Polres Cirebon, Dalmas Polres Majalengka, Dalmas Polres Kuningan, Dalmas Polda Jabar, dan Brimob Detesemen C Polda Jabar dibantu sejumlah aparat TNI.

“Hari ini, kita turun. Minta penghapusan sistem outsourcing di Pertamina. Karena aksi ini otomatis Pertamina lumpuh, karena tidak ada pekerja,” kata ketua KSBI, Nining di sela aksi, Selasa (19/6/2012).

Buruh memblokade jalur pantura menuju Jakarta, tepat di depan Pertamina EP Region Jawa Blok Cemara, Kecamatan Losarang Indramayu. Blokade ini menyusul rasa kecewa para buruh, setelah melakukan demo di depan Pertamina EP Region Jawa Terminal Balongan Field Jatibarang, Jl Raya Balongan Indramayu dan di depan DPRD Kab Indramayu.

Akibat blokade, arus lalu lintas dari Cirebon menuju Jakarta, tepat di depan Pertamina EP Region Jawa Blok Cemara, Kecamatan Losarang Indramayu sepanjang 2 km, dialihkan ke jalur Jakarta Cirebon.

Aksi demonstrasi dijaga ketat oleh Polres Indramayu dan Brimob Detasemen C Polda Jabar. Hingga kini, aksi masih berlangsung.

DJP Jakarta selatan rekruitmen mahasiswa untuk menjadi anggota SPN

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan merekrut pendamping petugas Sensus Pajak dari kalangan mahasiswa. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pegawai Kanwil DJP Jakarta Selatan, Dedy Antropov. “Kanwil DJP Jakarta Selatan mempunyai strategi khusus untuk menyukseskan Sensus Pajak di tahun 2012 ini, yaitu dengan melakukan rekrutmen mahasiswa pendamping petugas Sensus Pajak”, tandasnya. Menurut Dedy, hal ini dilakukan karena ketentuan pelaksanaan Sensus Pajak yang ada memang memperbolehkan perekrutan tenaga pendamping pelaksana Sensus Pajak dari kalangan luar Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, untuk rekrutmen mahasiswa ini juga bertujuan untuk menghidupkan Tax Center yang sudah banyak dibuka di kampus-kampus yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Sensus Pajak yang digelar mulai satu Mei 2012 hingga 31 Oktober 2012 akan mendata dua hingga empat juta responden masyarakat, baik usaha badan maupun orang pribadi, guna mengetahui apakah responden sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau belum. Jika sudah terdaftar, maka Wajib Pajak tetap akan disensus untuk pemukhtahiran data Wajib Pajak tersebut dalam database Master File Wajib Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak. Untuk Sensus Pajak tahap kedua ini, DJP tetap memprioritaskan mendatangi sentra-sentra bisnis yang belum terdaftar, high rise building dan objek potensial lainnya.

Sensus Pajak juga merupakan upaya DJP dalam rangka menghimpun penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan negara. Sensus ini tidak akan berlangsung dengan baik tanpa adanya upaya dukungan dari para stakeholder termasuk di dalamnya pemerintah daerah. DJP mengajak pemerintah daerah untuk bekerjasama mendukung upaya sensus ini agar dalam pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lancar.

Berdasarkan data Kanwil DJP Jakarta Selatan, jumlah Tax Center yang telah diresmikan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan sudah berjumlah tujuh. yang semuanya cukup potensial menjadi sumber informasi perpajakan bagi kalangan perguruan tinggi yaitu Universitas Nasional (UNAS), Universitas Pancasila, Universitas Bakrie, Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Universitas Satya Negara Indonesia (USNI). Perekrutan mahasiswa dilaksanakan dengan membuka pendaftaran bagi mahasiswa yang berminat untuk menjadi pendamping petugas sensus pajak. Selanjutnya mahasiswa tersebut akan diwawancarai oleh panitia dari Kanwil DJP Jakarta Selatan.

Selanjutnya disampaikan juga oleh Dedy bahwa hal-hal yang diutamakan dalam perekrutan mahasiswa ini adalah kemauan mahasiswa tersebut untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. “Kemampuan komunikasi dan pengetahuan dasar tentang perpajakan salah satu kemampuan yang menjadi pertimbangan kami”, ujarnya. Berdasarkan hasil seleksi Kanwil DJP Jakarta Selatan, terdapat 149 mahasiswa yang berhasil direkrut menjadi pendamping petugas Sensus Pajak Nasional. Mahasiswa-mahasiswa tersebut berasal dari lima universitas yang mempunyai Tax Center di wilayah Kanwil Jakarta Selatan. Selanjutnya Mahasiswa ini akan disebar ke seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan yang berjumlah 13 kantor.

“Sebelum terjun ke lapangan, mahasiswa akan diberikan pelatihan yang cukup untuk pelaksanaan tugas dalam pendampingan petugas sensus pajak di lapangan. Kanwil DJP Jakarta Selatan mengharapkan sinergi antara petugas pajak dan mahasiswa ini menjadi awal yang mendukung keberhasilan sensus pajak di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan”, pungkasnya.

Info ====>

Manfaat SPN sudah dirasakan sebagian kalangan

Manfaat Sensus Pajak Nasional mulai dirasakan Wajib Pajak di daerah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan. Wajib Pajak yang semula menganggap bahwa kewajiban pajak hanya sebatas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai terbuka wawasannya ketika para pegawai KPP Pratama Senapelan melakukan sosialisasi untuk mempersiapkan Sensus Pajak Nasional. Irvan, salah seorang pegawai KPP Pratama Senapelan menceritakan pengalamannya ketika berkunjung di sebuah kawasan di sekitar Pekanbaru beberapa hari yang lalu, “Wajib Pajak selama ini hanya mengetahui kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan. Mereka tidak tahu kalau masih ada pajak lain yang sangat mungkin bersentuhan dengan mereka selaku Wajib Pajak”, ujarnya.

Sensus Pajak Nasional yang digelar mulai 1 Mei 2012 hingga 31 Oktober 2012 akan mendata 2 hingga 4 Juta responden masyarakat, baik usaha badan maupun orang pribadi, guna mengetahui apakah responden sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau belum. Jika sudah terdaftar, maka Wajib Pajak tetap akan disensus untuk  pemukhtahiran data Wajib Pajak tersebut dalam database Master File Wajib Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk Sensus Pajak Nasional tahap kedua ini, DJP tetap memprioritaskan mendatangi sentra-sentra bisnis yang belum terdaftar, high rise building dan objek potensial lainnya.

Sensus Pajak Nasional juga merupakan upaya DJP dalam rangka menghimpun penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan negara. Sensus ini tidak akan berlangsung dengan baik tanpa adanya upaya dukungan dari para stakeholder termasuk di dalamnya pemerintah daerah. DJP mengajak pemerintah daerah untuk bekerjasama mendukung upaya sensus ini agar dalam pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lancar.

Berdasarkan amanat undang-undang, pajak memang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dari kedua pajak ini adalah lembaga pengelola pejak. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan, sedangkan pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah. Undang-undang yang menjadi dasar hukum diterapkannya pajak pusat diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Undang-undang ini merupakan aturan yang mengatur tentang siapa saja yang bisa disebut sebagai Wajib Pajak, apa kewajibannya, dan yang lain sebagainya. Lalu setelah Undang-Undang KUP, ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Undang-undang ini mengatur penghasilan apa saja yang dikenakan pajak dan penghasilan mana yang tidak. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang cara pelaporan pajak penghasilan. Undang-undang ketiga yang juga mengatur pajak pusat adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Sama seperti undang-undang tentang Pajak Penghasilan, secara khusus undang-undang ini mengatur dasar pengenaan pajak tarif dan perhitungan PPN, Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Faktur Pajak dan lain sebagainya.

Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. “Berdasarkan fakta ini kami semakin semangat melanjutkan kegiatan Sensus Pajak Nasional”, sahut Irvan. Ditanya tentang kemungkinan kejadian yang sama di tempat lain, pegawai muda asal Pekanbaru ini lalu melanjutkan, “bisa saja masyarakat masyarakat di daerah lain juga mengalami kondisi yang sama, karena Pekanbaru kan bukan kota terpencil jika dibandingkan daerah lain di Indonesia”, pungkasnya.

Into : ====>>>